Harapan Untuk Pendidikan Indonesia

Sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengajar di sebuah sekolah, tentulah banyak impian dan harapan untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Kita percaya bahwa pemerintah terus bekerja untuk terus melakukan hal-hal terbaik untuk rakyatnya. Pada kenyataannya di lapangan, program-program yang di gulirkan pemerintah beragam hasilnya, ada yang berjalan sesuai program, ada yang masih terus dilakukan perbaikan, dan ada pula yang carut marut di lapangan.

Suara Hati Guru (Honorer) Untuk Dunia Pendidikan Indonesia

Finlandia sering kali dijadikan kiblat keberhasilan pendidikan yang baik di seluruh dunia, banyak yang belajar mengadopsinya, tak sedikit pula yang mengatakan bahwa setiap negara mempunyai kekhasannya sendiri dalam mengelola pendidikan, sehingga tak perlu mencari role model negara lain yang jelas berbeda, baik dari geografis maupun potensi-potensi lain seperti kondisi guru dan muridnya.

Sistem pendidikan kita jelas jauh berbeda dengan pendidikan sekelas Finlandia. Jangankan dari sistem, jam pelajaran yang berlaku saja sangat jauh berbeda. Finlandia rata-rata menghabiskan waktu 4 jam pelajaran dalam sehari dengan metode indoor dan outdoor kelas yang seimbang. Dengan waktu 4 jam pelajaran per hari, Negara tersebut hanya menghabiskan waktu lebih kurang 20 jam pelajaran per minggunya.

Indonesia, untuk jam pelajaran sekelas SMA menghabiskan waktu lebih kurang 40 jam per minggunya, apalagi Madrasah Aliyah (MA) yang berada di bawah Kementerian Agama, menghabiskan waktu 53 jam pelajaran per minggunya. Luar biasa.

Jika membandingkan dengan Finlandia, kita memang berbeda secara geografis dan hal-hal lainnya dengan negeri asal mula Nokia itu, namun tetap saja, pendidikan di negeri kita ini sadar tak sadar memang banyak yang harus diperbaiki, baik secara regulasi maupun praktik di lapangan.

Sebagai seorang pengajar dan juga atas nama orang tua yang mempunyai anak yang mulai mengenyam bangku sekolah, tentu saja atmosfer pendidikan yang kondusif dari hulu ke hilir, dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi diharapkan dapat berjalan dengan baik.

Berikut harapan-harapan untuk dunia pendidikan Indonesia:

1. Pengawasan Terhadap Lembaga Pendidikan Pra Sekolah

Pendidikan pra sekolah Indonesia yang terdiri dari PAUD, KB, dan TK sejatinya dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak usia 3-6 tahun. Sesuai namanya, KB adalah kelompok bermain dan TK sebagai taman kanak-kanak.

Regulasi pendidikan pra sekolah sudah baik, yaitu pendidikan yang bertujuan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pada praktiknya, masih banyak lembaga pendidikan pra sekolah yang merespon kata bahwa anak 'memiliki kesiapan' dengan memberikan dasar-dasar pendidikan mirip sekolah dasar. Ketika menemukan kasus tersebut, beberapa lembaga pra sekolah beralasan bahwa banyak orang tua yang berkeinginan anak ketika selesai TK harus sudah bisa membaca dan pandai berhitung agar siap untuk masuk SD. Alih-alih menjelaskan kepada orang tua tentang hakikat pendidikan di level TK, banyak lembaga akhirnya malah memilih menyesuaikan dengan tren yang berlaku, karena jika tidak, orang tua akan lebih memilih TK yang mengajarkan membaca dan menghitung.

Hal lain yang menjadi pertimbangan KB, PAUD, dan TK mengajarkan level membaca dan menghitung level sekolah dasar adalah karena banyak Sekolah Dasar yang mensyaratkan calon siswanya yang akan masuk agar sudah bisa membaca dan berhitung. Dengan dasar tersebut, banyak TK bersaing untuk menjejali anak-anaknya dengan bentuk bahan ajar yang banyak tentang membaca dan berhitung, bahkan sampai memberikan pekerjaan rumah berupa LKS.

Pengawas tingkat pra sekolah yang menjadi representatif pemerintah seyogianya lebih intens dalam mengawasi oknum-oknum lembaga pendidikan yang memberikan materi melebihi tugas pokoknya. Jangan sampai anak didik menjadi terbebani dengan materi-materi yang belum sesuai umur mereka.

2. Pendidikan Yang Seiya dan Sekata

Contoh masih adanya hal yang tidak sinkron antara kebijakan dengan fakta di lapangan adalah terkait distribusi dana beasiswa PIP (program Indonesia Pintar). Sudah dipahami oleh masyarakat, bahwa setiap peserta didik yang memegang KIP (Kartu Indonesia Pintar) berarti akan menerima dana beasiswa pendidikan dari pemerintah. Kenyataan di lapangan, ternyata, ketika sekolah sudah mendata nomor KIP setiap murid, tidak dapat menjadi jaminan bahwa mereka akan menerima dana tersebut.

Banyak sekolah yang akhirnya didatangi oleh orang tua atau yang menjadi wali siswa menanyakan kenapa anak mereka tidak mendapatkan dana beasiswa PIP, sedangkan mereka memiliki KIP. Sekolah tidak mendapat memberi jawaban, karena pihak sekolah pun tidak tahu indikator alasan pemilihan anak yang mendapat atau tidak mendapat dana beasiswa tersebut, karena sekolah sudah memasukkan seluruh data siswa pemilik KIP.

Jika memang pemerintah tidak mempunyai dana cukup untuk memberikan beasiswa, kenapa KIP terus bergulir. Jika ada pemberian dana untuk sebagian siswa saja, tolong sosialisasikan dengan jelas, supaya pihak sekolah dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada pihak orang tua. Yang terjadi adalah sekolah dianggap tidak bisa mengelola manajemen data siswa oleh sebagian oknum orang tua, sehingga tertinggal dan tidak dapat menerima beasiswa.

Harapan untuk contoh kasus tersebut, semoga sekolah atau madrasah sebagai perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dan Kementerian Agama dapat menjalankan regulasi sesuai juknis yang ada. Tanpa juknis yang jelas antara hulu dan hilir, pendidikan kita akan sulit dari seiya sekata.

3. Hilangkan Dikotomi Negeri dan Swasta

Sedari awal, sekolah atau madrasah negeri sudah mempunyai anggaran dari kementerian di atasnya, sedangkan swasta yang dikelola masyarakat menjalankan pendidikan dari dana yang bersumber dari Komite sekolah atau madrasah. Saat ini keduanya jenis sekolah dan atau madrasah sudah diberi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk menunjang manajemen sekolah/madrasah, sehingga baik negeri maupun swasta dapat berjalan beriringan dalam masalah manajemen keuangan.

Hal yang masih menjadi PR lainnya adalah dalam masalah manajemen sumber daya, alias guru pada sekolah swasta dan negeri, terlebih jika melihat posisi guru sebagai abdi negara bertitel pegawai negeri dengan guru honorer. Mendengar teman-teman pengajar yang berada di sekolah atau madrasah negeri dan bertitel pegawai negeri  diberi berbagai macam pelatihan yang sudah dibiayai negara, rasanya sangat ingin sekali seperti mereka.

4. Hilangkan Istilah Sekolah Favorit

Setelah anak lulus dari satu tahap pendidikan, pastilah setiap orang tua mencari sekolah terbaik untuk melanjutkan pendidikan bagi anak-anaknya. Salah satu kata kunci yang dicari sebagai tujuan sekolah anak-anaknya, orang tua akan mencari sekolah yang mempunyai embel-embel favorit. Dewasa ini di sekolah swasta, kata sekolah favorit dapat di identifikasi sebagai sekolah yang mempunyai akhiran IT (Islam Terpadu).

Pemerintah harus bisa menghapuskan istilah sekolah favorit ini, karena seakan-akan ada sekolah yang berkualitas tinggi dan sekolah berkualitas rendah. Jika hal ini terus dibiarkan, maka jurang perbedaan tiap sekolah akan semakin kentara.

5. Pendidikan Dengan Visi Misi Yang Sama

Seperti kita ketahui, pendidikan di Indonesia berada di bawah dua kementerian. Sekolah (TK, SD, SMP, SMA) berada di bawah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, sedangkan madrasah (RA, MI, MTs, dan MA) berada di bawah Kementerian Agama. Dua kementerian ini sayangnya sering kali berbeda kebijakan satu sama lain.

Ketika Kementerian Pendidikan dan kebudayaan menjalankan program PPPK (Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), tidak demikian dengan Kementerian Agama. Ketika sekolah-sekolah lancar dengan segala jenis bantuan, madrasah-madrasah di Sukabumi contohnya, masih harus berurusan dengan buku rekening tabungan yang selalu berganti. Seperti bantuan sertifikasi untuk guru-guru madrasah di Sukabumi, setidaknya sudah mengalami pergantian rekening tabungan mulai dari Bank Mandiri, berganti BNI, berpindah ke BRI, kembali ke Mandiri, dan di bulan ini kembali berubah menjadi BJB Syariah.

Kita berharap dua kementerian yang menaungi pendidikan di Indonesia dapat memiliki visi dan misi yang sama, sehingga tidak ada kecemburuan sosial satu sama lain di lapangan.

6. Pendidikan Satu Atap

Jika dua kementerian yang menjadi penaung pendidikan Indonesia berbeda visi dan misi antara satu dengan yang lainnya, tak heran beberapa ahli pendidikan pernah mengisyaratkan bahwa sebaiknya pendidikan di Indonesia ada dalam satu naungan kementerian saja. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan kita terarah dan terukur, juga indikator keadilan untuk semua lembaga pendidikan dapat terukur dengan seksama.

7. Pengawasan Terhadap Ospek Perguruan Tinggi

Semenjak Anis Baswedan menjabat Menteri Pendidikan pada era Jokowi awal, pelaksanaan orientasi sekolah yang berbasis perploncoan sudah dihilangkan. Di sekolah-sekolah sudah tidak ada lagi massa orientasi dengan mendandani setiap calon peserta didik dengan dandanan yang tidak normal. Senioritas juga mulai hilang secara bertahap.

Di tengah reformasi pendidikan yang baik ini, masih ada beberapa perguruan tinggi yang mengadakan masa orientasi dengan metode senioritas, bahkan kekerasan. Contoh riilnya pada beberapa saat yang lalu, salah satu perguruan tinggi di Sulawesi yang terekam sedang melaksanakan masa orientasi di pinggir pantai, di mana calon-calon mahasiswa dipaksa jalan merangkak, bahkan dipukul sambil terlentang tidur di atas pasir pantai. Tindakan bar-bar ini sangat berani, karena diadakan di tempat terbuka di mana banyak warga yang melihat yang kebetulan sedang berwisata ke pantai. Hal ini juga menjadi viral karena salah satu pengunjung pantai yang merekam aksi bejat mereka.

Setelah video penyiksaan tersebut viral, diketahui bahwa perploncoan tersebut adalah Ospek yang diadakan oleh mahasiswa Jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo (UHO). 

Pihak Rektorat Perguruan tinggi diharapkan memberikan pengawasan lebih terhadap acara-acara yang diadakan oleh mahasiswanya. Tidak hanya menandatangani proposal ajuan program mereka, tetapi juga ada perwakilan yang terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung praktik program tersebut.

Penutup

Demikian beberapa harapan untuk pendidikan Indonesia. Semoga dunia pendidikan kita terus berkembang menjadi lebih baik hari demi hari, dari hulu sampai hilir, dari pusat sampai Indonesia terdepan, juga dari pendidikan pra sekolah sampai perguruan tinggi.

Setiap kritik yang disampaikan bukan sama sekali untuk menjatuhkan, tapi tidak lebih dari rasa sayang kita terhadap dunia pendidikan yang kita geluti sebagai pengajar.

Salam